Biaya Haji Naik 22,8% pada 2027, Jadi Rp107 Juta per Orang

BPIH 2027 Melonjak 22,8% per Jemaah, Ancaman Defisit Rp 6,87 Triliun Mengintai

Wartanaya.com – Proyeksi biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2027 menunjukkan lonjakan signifikan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkirakan setiap jemaah reguler akan menanggung Rp 107,34 juta, naik Rp 19,39 juta atau setara 22,8% dibanding tahun berjalan. Angka ini diumumkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR pada Rabu (19/8) oleh Kepala BPKH, Fadlul Imansyah.

Ketimpangan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Dana

Kementerian Haji dan Umrah menetapkan kuota jemaah reguler 2027 sebanyak 203.320 orang. Untuk melayani jumlah tersebut, BPKH diwajibkan menyuplai nilai manfaat sebesar Rp 64,4 juta per jemaah, yang setara 60% dari total BPIH. Secara agregat, kebutuhan nilai manfaat ibadah haji 2027 mencapai Rp 12,98 triliun.

Permasalahannya, total dana yang secara langsung tersedia untuk jemaah 2027 baru Rp 6,11 triliun. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan inilah yang menciptakan potensi defisit operasional keuangan haji tahun berjalan sekitar Rp 6,87 triliun.

“Maka dari itu, akan terdapat potensi defisit operasional keuangan haji tahun berjalan sekitar Rp 6,87 triliun. Ini angka yang perlu kita cermati bersama.”

Fadlul menjelaskan bahwa total dana umat yang dikelola BPKH diproyeksikan Rp 12,37 triliun pada tahun depan. Namun, jumlah tersebut belum mampu menutup kebutuhan ibadah haji 2027. Dari total dana kelolaan itu, alokasi sudah terbagi menjadi: dana abadi umat Rp 620 miliar, asumsi operasional Rp 500 miliar, serta distribusi nilai manfaat bagi jemaah tunggu hingga Rp 5,5 triliun. Sisa yang dapat dimanfaatkan sebagai nilai manfaat jemaah berangkat tahun depan hanya Rp 6,11 triliun — dana yang secara hukum merupakan milik jemaah yang dijadwalkan berangkat.

Perubahan Rasio BPIH: Dari 62/38 Menjadi 40/60

Pemerintah memutuskan membalik komposisi pembiayaan BPIH pada 2027. Jika tahun berjalan rasionya 62% ditanggung jemaah dan 38% oleh BPKH, maka tahun depan menjadi 40% jemaah dan 60% BPKH. Perubahan ini dimaksudkan untuk meringankan beban langsung jemaah yang berangkat.

Fadlul menegaskan bahwa meskipun defisit mengintai, jemaah yang berangkat tidak boleh mengambil dana milik jemaah tunggu. Prinsip ini selaras dengan hasil Ijtima Komisi Fatwa tahun 2024. Ia juga mengingatkan bahwa DPR pada 2023 telah menekankan pentingnya rasionalisasi berkala terhadap komponen BPIH yang ditanggung langsung jemaah, demi keadilan bagi jemaah tunggu dan keberlanjutan dana haji jangka panjang.

Dua Opsi Menjaga Keberlanjutan

Untuk menjaga status surplus BPKH sekaligus menekan risiko bagi jemaah tunggu, Fadlul menawarkan dua jalur kebijakan: penyesuaian rasio biaya yang dibebankan langsung ke jemaah terhadap nilai manfaat, atau penyesuaian alokasi nilai manfaat bagi jemaah tunggu. Salah satu opsi tersebut harus dipilih pemerintah.

Ia juga mengingatkan bahwa formula dan komposisi BPIH 2027 wajib mempertimbangkan peta jalan keuangan haji yang ditetapkan pada 2023, termasuk ketentuan peningkatan biaya ditanggung jemaah sebesar 5% per tahun.

“Karena itu, kita harus mencari bersama titik keseimbangan antara biaya rasional bagi jemaah yang berangkat, keadilan bagi jemaah tunggu sesuai prinsip syariah, dan keberlanjutan dana haji.”

“Persoalannya bukan sekadar apakah ada ketersediaan uang untuk bayar penyelenggaraan haji 2027, tapi yang jauh lebih mendasar adalah apakah struktur pembiayaan yang kita tetapkan hari ini dapat dipertahankan secara adil dan berkelanjutan untuk jemaah-jemaah pada tahun-tahun berikutnya.”