Kubu Eks Jampidsus dan Polisi Beda Pandangan Hukum soal Penggeledahan di Sentul

Sidang Praperadilan Sentul: Polisi dan Pengacara Febrie Adriansyah Saling Bantah soal Legalitas Penggeledahan

Wartanaya.com – Perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya operasi penggeledahan yang menyangkut mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu (19/8), kedua belah pihak memaparkan argumentasi masing-masing dalam sidang praperadilan perkara penyelidikan tersebut.

Posisi Kepolisian: Semua Prosedur Sudah Sesuai Hukum

Veris Septiansyah, Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Kepolisian, menegaskan bahwa setiap tindakan penggeledahan yang dilakukan telah memperoleh landasan dari dua lembaga peradilan. Untuk Kafe de’Clan dan In Money Changer, izin berasal dari PN Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan kediaman Febrie di Sentul, Kabupaten Bogor, berada di bawah pengawasan PN Cibinong.

“Karena itu, tidak terdapat dasar hukum bagi pemohon untuk menyatakan penggeledahan tersebut sebagai tindakan tidak sah atau dilakukan secara sewenang-wenang.”

Veris menjelaskan bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian pada 8–9 Juli 2026 telah menggeledah total 12 titik. Operasi itu merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara sekaligus: dugaan korupsi serta pencucian uang di lingkungan PLN; dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya periode 2020–2025; serta dugaan pencucian uang terkait penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).

Dari sisi formalitas, Veris menyebut seluruh syarat telah terpenuhi. Tim penyidik memiliki surat perintah penggeledahan, menghadirkan dua saksi selama proses berlangsung, dan menyusun berita acara penggeledahan. Dari sisi materiil, penggeledahan merupakan tahapan penyidikan atas tindak pidana konkret yang sudah didukung fakta serta alat bukti sah.

“Karena itu, petitum pemohon yang menyatakan tindakan penggeledahan tidak sah patut ditolak hakim atau setidaknya dinilai tidak berdasar menurut hukum.”

Argumen Pengacara: Kekeliruan dalam Penerbitan Surat Perintah

Kubu Febrie, yang diwakili kuasa hukumnya Febri Diansyah, mengajukan keberatan berbeda. Menurut Febri, terdapat dua surat perintah penggeledahan yang diterbitkan pada tanggal berbeda, yakni 6 Juli 2026 dan 8 Juli 2026. Surat perintah tertanggal 6 Juli membatasi wilayah operasi pada yurisdiksi Polda Metro Jaya, yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Surat perintah tertanggal 8 Juli 2026-lah yang memberi ruang bagi penggeledahan di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan demikian, penggeledahan rumah di Sentul seharusnya merujuk pada surat perintah 8 Juli.

Febri kemudian menyoroti temuan krusial: PN Cibinong ternyata menggunakan surat perintah tertanggal 6 Juli 2026 sebagai dasar pemberian izin penggeledahan di Sentul. Hal ini, menurutnya, membuat proses menjadi cacat secara hukum.

“Karena itu, kami mengatakan bahwa penggeledahan di Rumah Sentul tidak didasarkan izin pengadilan yang sah.”

Latar Belakang: Penetapan Tersangka dan Penyitaan Aset

Sebelum sidang praperadilan ini berlangsung, Kepolisian telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan PT Asabri periode 2020–2025. Penetapan tersebut dilakukan setelah aparat menggeledah kediaman Febrie di Sentul dan menyita sejumlah aset, meliputi emas batangan serta uang tunai dengan total nilai Rp 461,36 miliar.