KIP Akhiri Polemik Pergantian Pimpinan KI Sumbar

KIP Putus Polemik Kepemimpinan KI Sumbar Melalui Audiensi Langsung

Wartanaya.com – Di Istana Gubernur Sumatera Barat, Jumat (14/8), dua komisioner Komisi Informasi Pusat—Arman Fauzi dan Joe Martin Chandra—bersama Sekretaris KIP Zamzani menggelar audiensi dengan Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Pertemuan itu menjadi langkah konkret KIP untuk menyampaikan langsung isi surat resmi yang mengakhiri kontroversi pergantian pimpinan KI Sumbar periode 2026-2028.

Surat bernomor 268/KIP/VIII/2026, tertanggal 12 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua KIP Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa pergantian ketua serta wakil ketua KI Sumbar telah berlangsung secara sah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno pada 18 Februari 2026 dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi.

Posisi Hukum: Kesepakatan Internal yang Wajib Dihormati

Arman Fauzi, komisioner KIP Bidang Kelembagaan, menjelaskan bahwa hubungan antara KIP dan KI provinsi bersifat koordinatif semata. KIP tidak berwenang mengubah atau mengintervensi keputusan internal KI provinsi. Pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan langsung oleh seluruh komisioner melalui mekanisme rapat pleno sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

“Keputusan yang telah disepakati para komisioner provinsi pada rapat pleno dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani bersama merupakan kesepakatan internal yang sah serta wajib dihormati oleh seluruh komisioner.”

Dengan demikian, KIP mengukuhkan posisi Idham Fadhli sebagai ketua dan Mona Sisca sebagai wakil ketua KI Sumbar untuk masa jabatan 2026-2028.

Joe Martin: Tidak Ada Celah dalam Proses

Joe Martin Chandra, komisioner KIP Bidang Riset sekaligus Koordinator Wilayah KI Sumbar, memastikan seluruh tahapan pergantian pimpinan berjalan tanpa persoalan. Ia meminta dukungan gubernur agar lembaga dapat menjalankan fungsi pengawalan keterbukaan informasi publik di daerah.

“Semuanya solid dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antar semua komisioner KI Sumbar. Mohon dukungan Pak Gubernur untuk KI Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawal keterbukaan informasi publik di Sumbar.”

Joe juga menyerukan agar seluruh komisioner KI Sumbar menjaga soliditas kelembagaan dan mengedepankan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas.

Gubernur Mahyeldi: Siap Mendukung Keputusan KIP

Mahyeldi menyambut baik penegasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar sejak awal hanya berupaya memastikan proses pergantian pimpinan berjalan sesuai regulasi, bukan ingin mencampuri urusan internal lembaga.

“Kami hanya perlu penegasan dari KIP, kami tidak ingin KI Sumbar pecah. Apa pun keputusan KIP kami siap mendukung. Karena tugas kami adalah menegakkan aturan.”

Mantan wali kota Padang itu menambahkan bahwa komitmen Pemprov Sumbar terhadap keterbukaan dan transparansi, terutama dalam pengelolaan anggaran, menjadikan dukungan terhadap KI Sumbar sebagai keniscayaan.

“Karena Pemprov Sumbar sangat berkomitmen terbuka dan transparan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran.”

Idham Fadhli: Penegasan KIP Memperkuat Posisi Kepemimpinan

Ketua KI Sumbar Idham Fadhli menyatakan rasa syukur atas pandangan hukum yang diberikan pimpinan KIP. Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak ada persoalan dalam proses pergantian struktur lembaga.

“Kami tentu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KIP yang sudah memberikan pandangan hukum guna memberikan penguatan terhadap posisi kami di KI Sumbar. Karena sebetulnya sejak awal tidak ada persoalan dalam proses pergantian struktur KI Sumbar.”

Idham mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang meminta penegasan dari KIP. Menurutnya, hal itu mencerminkan perhatian pemerintah daerah agar kelembagaan KI Sumbar tetap beroperasi sesuai koridor hukum.

Latar Belakang Polemik

Sebelum surat KIP terbit, Dinas Kominfotik Sumbar sempat mempertanyakan proses pergantian Ketua dan Wakil Ketua KI Sumbar kepada KIP. Audiensi di Istana Gubernur turut dihadiri seluruh komisioner KI Sumbar—Idham Fadhli, Mona Sisca, Riswandy, Musfi Yendra, dan Tanti Endang Lestari—serta Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Rudy Rinaldi dan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Junaidi.