Kronologi Polemik Nominasi Prabowo untuk Nobel Perdamaian: Istana Membantah

Dokumen Akademik Menyebut Prabowo sebagai Penulis untuk Nominasi Nobel Perdamaian 2026

Wartanaya.com – Sejumlah kalangan publik tengah membahas sebuah makalah akademik yang diterbitkan pada awal Agustus ini. Dokumen tersebut berjudul “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by the National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth”. Yang menarik perhatian adalah adanya nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis pertama di dalamnya.

Profil Dokumen dan Para Penulis

Sejumlah pihak mulai mempertanyakan keaslian dan proses pencantuman nama-nama dalam naskah ini. Makalah sepanjang 69 halaman tersebut telah diunggah ke platform Social Science Research Network (SSRN) sejak 31 Maret 2026. Di posisi penulis pertama tercantum Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Dian Damayanti dengan gelar Prof. Dr. menduduki posisi penulis kedua. Ia memiliki afiliasi dengan European Alliance for Innovation serta Universitas Borobudur Jakarta.

Dalam naskah ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan sebagai model pembangunan yang relevan dengan Nobel Perdamaian. Berbagai afiliasi institusi juga disebutkan, termasuk Universitas Pertahanan Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Universitas Negeri Jakarta.

Argumen Utama dalam Paper

Makalah tersebut menyajikan argumen bahwa MBG bukan sekadar program kesejahteraan sosial. Program ini diposisikan sebagai model pembangunan ekonomi dan perdamaian yang lebih luas. Menurut dokumen, inisiatif ini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, program ini melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani lokal, serta rantai pasok yang berbasis teknologi modern.

Respons Istana Kepresidenan

Istana Kepresidenan hingga kini belum dapat mengonfirmasi asal-usul dokumen akademik ini. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah melihat naskah tersebut sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa dokumen ini kemungkinan besar tidak berasal dari pemerintah.

“Saya belum pernah melihat itu. Tapi kayaknya bukan dari pemerintah,” ujar Hasan saat menghadiri Pertemuan Presiden dengan 150 Periset BRIN di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (6/8).

Hasan menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan siapa pihak yang menyusun dan menerbitkan dokumen ini. Ia juga belum memberikan jawaban tegas mengenai apakah pencantuman nama Prabowo dalam dokumen tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Presiden atau tidak.

“Saya rasa enggak ada dari pemerintah itu ya. Entah siapa itu, kami harus cek ya,” katanya.

“Saya harus cek dulu ya,” kata Hasan yang juga merupakan Komisaris PT Pertamina.

Temuan Investigasi Kemdiktisaintek

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah mengumumkan hasil investigasi awal terkait paper yang beredar di platform SSRN. Kementerian menegaskan bahwa keberadaan paper tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya nominasi resmi Nobel seperti yang ramai dibicarakan di masyarakat.

Tim investigasi yang dibentuk sejak 4 Agustus 2026 menemukan bahwa sejumlah nama yang tercantum dalam paper mengaku tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam penyusunan maupun pengunggahan naskah tersebut. Temuan ini diperkuat dengan adanya permintaan maaf dari penulis utama berinisial DD atas peristiwa ini.

“Sejak dibentuk, tim telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mengumpulkan informasi dan dokumen, serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait,” tulis Kemdiktisaintek dalam pernyataan resmi yang dikutip Kamis (6/8).

Kementerian juga menemukan bahwa DD belum menyandang jabatan akademik guru besar maupun berafiliasi sebagai dosen di perguruan tinggi. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim, yang bersangkutan baru menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu lalu.

Penjelasan Mengenai Platform SSRN

Dalam siaran persnya, Kemdiktisaintek menilai perlu memberikan penjelasan mengenai SSRN agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurut kementerian, SSRN merupakan repositori atau platform publikasi preprint tempat peneliti membagikan naskah ilmiah, bukan lembaga yang berwenang dalam proses Nobel.

“Karena itu, keberadaan suatu paper di SSRN tidak berarti isi maupun klaim yang dimuat di dalamnya telah diverifikasi atau diakui oleh Komite Nobel,” tulis kementerian.

Kementerian juga menegaskan bahwa pencantuman nama seseorang dalam sebuah paper SSRN tidak otomatis menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengetahui atau menyetujui pencantuman namanya dalam dokumen tersebut.